Biak di Papua: Gerbang Antariksa Indonesia 2045

Setiap hari, satelit melintas diam-diam di atas langit Indonesia. Ada yang membawa sinyal internet ke pelosok, siaran televisi, ramalan cuaca, sampai panduan bagi kapal dan pesawat.

Dalam visi Indonesia Emas 2045, infrastruktur masa depan tidak lagi cukup berupa jalan tol dan pelabuhan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 menempatkan visi tersebut sebagai upaya mewujudkan Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. [1]

Akan tetapi, kedaulatan itu kian sulit dipisahkan dari kemampuan mengelola data satelit sendiri. Dan masalahnya, satelit yang dipakai Indonesia masih diluncurkan dengan roket dari bandar antariksa milik negara lain. Indonesia sudah jadi pengguna, tapi belum jadi bagian dari infrastruktur peluncurannya. Bisakah itu berubah?

Proyeksi pertumbuhan ekonomi antariksa global 2023–2035. Sumber: mckinsey.com (2024)

Forum Ekonomi Dunia (WEF) dan McKinsey memperkirakan global space economy bisa mencapai US$ 1,8 triliun pada 2035, naik dari US$ 630 miliar pada 2023 [2].

Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, kebutuhannya melintasi hampir semua sektor: telekomunikasi untuk menjangkau wilayah 3T, maritim dan logistik untuk melacak kapal, kebencanaan untuk membaca banjir dan gempa lebih cepat, pertanian untuk memantau lahan dan potensi gagal panen, energi-tambang-kehutanan untuk memantau aset dan deforestasi, pemerintah daerah untuk tata ruang, serta pertahanan untuk komunikasi aman, pengawasan perbatasan, hingga kesadaran wilayah maritim.

Karena rentang kebutuhannya seluas itu, sektor antariksa jadi prasyarat banyak agenda pembangunan, bukan pelengkap yang bisa ditunda, sejalan dengan agenda besar Indonesia Emas 2045.

Space economy sendiri bukan cuma soal roket. Rantai nilainya berlapis tiga: upstream berupa satelit, roket, dan fasilitas peluncuran; midstream berupa ground station dan telemetri; serta downstream berupa pemanfaatan data untuk telekomunikasi, navigasi, remote sensing, pertanian, logistik, energi, hingga pertahanan. Nilainya terus mengalir setiap kali data itu dipakai untuk keputusan bisnis, keamanan, serta kebijakan publik.

Perbandingan yang menarik datang dari China. Mereka sudah membangun jaringan satelitnya sendiri sehingga data geospasial dan citra buminya tidak lagi bergantung pada penyedia asing seperti Amerika Serikat. Pertanyaan serupa layak diajukan untuk Indonesia: perlukah kapasitas semacam itu dibangun sendiri? Untuk sektor yang bersinggungan langsung dengan pertahanan dan pengawasan wilayah, ketergantungan pada data dan peluncuran milik negara lain bukan sekadar isu teknis, melainkan isu kedaulatan yang membuat pengembangan sektor antariksa relevan dengan cita-cita Indonesia maju dan berdaulat pada 2045.

Ilustrasi Satelit Antariksa

Keunggulan Prospek Antariksa di Ekuator

Lokasi dekat garis khatulistiwa memberi keunggulan fisika yang nyata. Kecepatan rotasi bumi di titik ini paling tinggi, sehingga memberi dorongan tambahan lewat efek slingshot yang membuat peluncuran lebih hemat bahan bakar, terutama untuk orbit geostasioner. Guyana Prancis lama dipakai oleh Arianespace sebagai lokasi peluncuran komersial kelas dunia karena posisi ekuatornya menghadap laut lepas [3].

Garis khatulistiwa Indonesia yang membentang lebih dari 5.000 kilometer menawarkan keunggulan serupa, hanya saja keunggulan itu baru bernilai ekonomi kalau didukung infrastruktur dan regulasi yang memadai.

Biak di Papua lama disebut kandidat terkuat karena dekat dengan ekuator dan menghadap Pasifik. Sekretariat Kabinet RI mencatat LAPAN pernah menetapkan Biak sebagai lokasi calon bandar antariksa pertama, dengan lahan sekitar 100 hektare di Saukobye, Biak Utara, yang berjarak hanya sekitar 1 derajat dari garis ekuator [4].

Lokasi peluncuran butuh jalur terbang aman ke laut lepas, jarak cukup dari permukiman, serta akses pelabuhan dan bandara, dan Biak memenuhi hampir semua syarat itu. Kalau dikembangkan dengan benar, proyek ini bisa membawa investasi, lapangan kerja teknis, dan pendidikan STEM ke kawasan pinggiran ekonomi nasional, sejalan dengan agenda pemerataan Indonesia Emas 2045 [1].

Dari Ambisi Menjadi Ekosistem

Ambisi membangun bandar antariksa sendiri bukan gagasan baru. Indonesia sudah punya landasan hukumnya lewat UU No. 21/2013 tentang Keantariksaan dan Perpres No. 45/2017 tentang Rencana Induk Keantariksaan 2016–2040 [5]. Namun, ambisi dan eksekusi tetap dua hal berbeda. Proyek ini berbiaya dan berisiko tinggi, butuh komitmen politik jangka panjang, koordinasi lintas lembaga, serta penerimaan masyarakat lokal.

Dari sisi bisnis, peluncuran satelit mirip bisnis bandara. Operator tidak harus punya roket sendiri untuk menghasilkan pendapatan. Uangnya bisa datang dari sewa landasan, hanggar, pemrosesan payload, jasa tracking dan telemetri, sampai sewa jangka panjang bagi perusahaan roket, sejalan dengan model spaceport komersial global multi-tenant [6]. Lapisan yang lebih realistis dikembangkan lebih dulu adalah infrastruktur darat berupa ground station dan data center, sebagai jembatan sebelum Indonesia masuk ke kapasitas peluncuran orbital penuh.

Ekosistemnya melibatkan tiga lapis rantai nilai tadi. Di level pemerintah, BRIN kemungkinan jadi aktor utama riset dan mandat keantariksaan, didukung otoritas penerbangan, kelautan, telekomunikasi, dan pertahanan. Di sisi komersial, dibutuhkan perusahaan peluncuran, operator satelit, kontraktor, data center, asuransi, sampai universitas. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) lewat Telkomsat sudah bekerja sama dengan Starlink sejak 2021 dan memperluas layanan segmen enterprise pada 2024 [7], bukti Indonesia sudah punya pemain di sisi hilir ekosistem ini.

Kolaborasi dengan SpaceX bukan mustahil, tapi perlu dilihat realistis; jangan berharap SpaceX langsung membangun landasan peluncuran di Indonesia. Langkah awal yang lebih masuk akal ada di layanan satelit, infrastruktur darat, dan studi kelayakan. Indonesia juga sebaiknya tidak bergantung pada satu perusahaan saja, mengingat peluang kolaborasi masih terbuka dengan pemain dari Eropa, India, Jepang, sampai Korea Selatan.

Biaya, Tantangan, dan Jalan ke Depan

Membangun bandar antariksa memang tidak murah. Dibutuhkan landasan, zona keselamatan, akses jalan-pelabuhan-bandara, pasokan listrik, radar, sampai sistem tanggap darurat. Kajian akademik mencatat estimasi anggarannya berkisar Rp1 triliun hingga Rp10 triliun tergantung jenis fasilitas [5]. Pendekatan bertahap jauh lebih masuk akal, mulai dari ground station dan layanan data, lalu fasilitas uji dan peluncuran skala kecil, sebelum menuju kapasitas orbital penuh saat permintaan pasar sudah matang.

Tantangannya tidak berhenti di soal dana. Keselamatan tidak bisa ditawar mengingat risiko ledakan dan gangguan jalur udara maupun laut. Penerimaan masyarakat lokal di Papua, termasuk hak ulayat dan pembagian manfaat ekonomi, harus jadi prioritas di samping aturan perizinan dan kerja sama internasional. Risiko terbesar bukan sekadar gagal membangun spaceport, melainkan Indonesia tetap menjadi pengguna pasif yang bergantung pada peluncuran dan data negara lain, seperti terlihat dari perbandingan dengan China. Ketergantungan ini perlu mulai dikelola sejak sekarang.

Indonesia tidak perlu menjadi SpaceX berikutnya untuk ikut menikmati pertumbuhan space economy. Jalan yang lebih realistis adalah menjadi hub infrastruktur di garis ekuator, sekaligus memperkuat kemandirian data geospasial demi kedaulatan dan pertahanan wilayah, sejalan dengan cita-cita Indonesia Emas 2045 [1]. Pertanyaan sebenarnya bukan lagi apakah Indonesia punya keunggulan geografis, melainkan apakah keunggulan itu bisa diubah menjadi ekosistem yang layak secara komersial, aman secara operasional, dan berdaulat secara data.

Referensi

[1] Kementerian PPN/Bappenas, RPJPN 2025-2045 / Indonesia Emas 2045. https://indonesia2045.go.id/

[2] World Economic Forum & McKinsey, Space: The US$ 1.8 Trillion Opportunity for Global Economic Growth, 2024. https://www.weforum.org/publications/space-the-1-8-trillion-opportunity-for-global-economic-growth/

[3] Arianespace, The Guiana Space Center: A World-Class Launch Site. https://www.arianespace.com/the-guiana-space-center/

[4] Sekretariat Kabinet RI, Gagasan Pembangunan Bandar Antariksa di Indonesia, 2022. https://setkab.go.id/gagasan-pembangunan-bandar-antariksa-di-indonesia/

[5] Johni R.V. Korwa et al., Indonesia’s First Spaceport Plan in Biak Island: A View from International Relations, Jurnal Hubungan Internasional, 2024. https://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/view/18563/

[6] Spaceport America, Business Plan 2016–2020. https://www.spaceportamerica.com/wp-content/uploads/2019/08/bizplan-2016-2020.pdf

[7] Telkom Indonesia, Telkomsat dan Starlink Tandatangani Kerja Sama Layanan Segmen Enterprise di Indonesia, 2024. https://www.telkom.co.id/sites/berita/id_ID/news/telkomsat-dan-starlink-tandatangani-kerja-sama-layanan-segmen-enterprise-di-indonesia-2351/

---

Disclaimer: Konten dibuat untuk edukasi atau promosi layanan, bukan rekomendasi jual beli Efek tertentu. Setiap risiko dari keputusan investasi yang diambil dari informasi pada publikasi ini menjadi tanggung jawab masing-masing audiens. PT KAF Sekuritas Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).