Nilai Pasar Industri Susu Indonesia Capai Rp100 Triliun, Mengapa 80% Masih Bergantung Impor?
Setiap kali segelas susu UHT dituang di meja makan, ada rantai panjang di baliknya yang jarang terlihat: peternak rakyat di dataran tinggi Jawa Timur, koperasi yang mengumpulkan susu segar tiap pagi, hingga kapal tangki berisi bubuk susu skim yang berlayar dari Selandia Baru menuju pelabuhan Tanjung Priok.
Indonesia mengonsumsi susu jauh lebih sedikit dibanding tetangganya di ASEAN, tetapi justru menjadi salah satu pasar dairy yang paling diperebutkan investor global.
Lantas, seberapa lebar jurang antara produksi peternak lokal dan kebutuhan pasar nasional, serta ke mana sebenarnya arah industri susu Indonesia di tengah ambisi swasembada yang dicanangkan pemerintah?
Volume Produksi Susu Dalam Negeri
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi susu segar nasional sebesar 808,35 ribu ton pada 2024, turun 3,44% dari 837,22 ribu ton pada 2023. Angka ini bahkan belum kembali ke rata-rata historis 2017-2021 yang berkisar 900 ribu ton per tahun, akibat wabah Penyakit Kuku dan Mulut (PMK) yang memangkas produksi tajam pada 2022 menjadi 824 ribu ton. Pada 2025, produksi sedikit membaik ke 821 ribu ton, meski tren pemulihan berjalan lambat.
Produksi ini nyaris seluruhnya berasal dari tiga provinsi di Pulau Jawa, yaitu Jawa Timur menyumbang 475,4 ribu ton (58%), Jawa Barat 251,9 ribu ton (31%), dan Jawa Tengah 75,3 ribu ton (9%). Sebanyak 21 dari 38 provinsi di Indonesia, mayoritas di kawasan timur, bahkan sama sekali tidak memproduksi susu segar. Akar masalahnya struktural: populasi sapi perah nasional justru menyusut dalam beberapa tahun terakhir, dari sekitar 582 ribu ekor pada 2021 menjadi hanya sekitar 486-507 ribu ekor pada 2022-2024 akibat dampak PMK, dengan hanya sekitar 40-45% yang aktif dalam masa laktasi, jauh dari skala peternakan industri modern.
Seberapa Lebar Kesenjangan Terhadap Kebutuhan Nasional?
Di sinilah persoalan sebenarnya dimulai. Kebutuhan susu nasional pada 2024 tercatat sekitar 4,7 juta ton per tahun. Dengan bergulirnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Tim Pakar Susu Badan Gizi Nasional menyebut kebutuhan itu melonjak menjadi lebih dari 8 juta ton per tahun. Kementerian Pertanian bahkan mencatat, pada 2025 Indonesia mengalami defisit susu sekitar 6,72 juta ton, atau setara 81% dari total kebutuhan nasional, dan memproyeksikan kebutuhan pada 2029 bisa mencapai 8,5 juta ton.
Artinya, produksi domestik hanya mampu menutupi kisaran 19-23% dari kebutuhan susu nasional. Kesenjangan sebesar itu tidak ditutup dengan mengimpor susu segar cair, karena secara fisik tidak efisien diangkut jarak jauh, melainkan lewat susu bubuk dan krim (skim milk powder, whole milk powder, anhydrous milk fat) yang lebih stabil untuk disimpan dan diolah kembali oleh industri. Sepanjang Januari-Oktober 2024, volume impor susu mencapai 257,3 ribu ton (naik 7,07% dari tahun sebelumnya), dengan nilai impor Januari-November 2024 menembus US$803,4 juta atau sekitar Rp12,85 triliun. Selandia Baru menjadi pemasok terbesar (49,3% dari volume impor), diikuti Amerika Serikat (17,6%), Australia (14,8%), dan Belgia (5,9%).
Rendahnya konsumsi domestik justru memperlihatkan sisi lain dari persoalan ini. Bukan cuma soal peluang pasar, tapi juga soal gizi yang belum terpenuhi. Konsumsi susu per kapita Indonesia berkisar 16-18 kilogram, jauh di bawah ambang batas 30 kg/kapita/tahun yang ditetapkan Food and Agriculture Organization (FAO) sebagai indikator konsumsi susu rendah suatu negara, dan juga di bawah negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia, apalagi rata-rata global yang diperkirakan sekitar 100 kilogram. Bagi pemerintah, angka ini dibaca sebagai ruang pertumbuhan permintaan jangka panjang yang masih sangat lebar, sedangkan dari sisi kesehatan masyarakat, angka yang sama juga menjadi sinyal bahwa kebutuhan gizi dari susu, sebagai salah satu sumber protein dan kalsium, masih jauh dari terpenuhi bagi sebagian besar penduduk.
Penguasa Pasar Industri Susu
Nilai pasar produk dairy Indonesia diperkirakan mencapai US$ 6,83 miliar pada 2024 dengan pertumbuhan nilai rata-rata 4,7% per tahun sejak 2019. Struktur pasar pengolahan susu Indonesia juga masih terkonsentrasi di segelintir pemain besar seperti Frisian Flag, Nestlé, Danone/Sarihusada, Ultrajaya, dan Indolakto dari lebih 30 perusahaan pengolah susu yang terdaftar.
Tiga emiten di Bursa Efek Indonesia memberi eksposur ke sektor ini, meski hanya dua yang murni bergerak di bisnis susu, yaitu PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Tbk. (ULTJ) dan PT Cisarua Mountain Dairy Tbk. (CMRY), sementara PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) memberi eksposur tidak langsung lewat anak usahanya, Indolakto, di mana produk dairy hanya porsi kecil dari total bisnis ICBP yang didominasi mi instan.
ULTJ mencatat penjualan bersih Rp8,87 triliun pada FY2024 (naik sekitar 7%), dengan margin kotor 33,7%, meski laba bersih justru turun sekitar 2,6-3% menjadi Rp1,14-1,15 triliun akibat tekanan beban promosi. CMRY mencatat margin tertinggi di antara emiten dairy, yaitu 45,2% margin kotor, dengan laba bersih FY2024 tumbuh 22,4% menjadi Rp1,52 triliun. Indolakto sendiri mencatat pendapatan Rp9,13 triliun pada FY2023.
Ke Mana Arah Investasi Baru Mengalir?
Pemerintah membuka pintu investasi lebar-lebar untuk menutup defisit ini. Skema yang berjalan mencakup izin bagi pihak swasta mengimpor hingga 2 juta ekor sapi perah dan sapi indukan secara bertahap pada 2025-2029, dilengkapi insentif berupa pembebasan bea impor ternak dan peralatan, skema pendanaan bunga kompetitif, serta asuransi usaha peternakan. Namun, realisasi tahun pertama jauh meleset dari target. Hingga pertengahan 2025, impor sapi perah baru terealisasi sekitar 9.700 ekor dari target awal 200 ribu ekor, sehingga target 2025 pun diturunkan menjadi 150 ribu ekor, menandakan bahwa proses ini butuh waktu jauh lebih panjang dari rencana awal.
Contoh konkretnya adalah PT Global Dairi Bersama, yang membangun peternakan sapi perah terpadu di Brebes, Jawa Tengah, di atas lahan 710 hektare dengan kapasitas hingga 30 ribu ekor sapi perah, ditargetkan memproduksi 180 ribu ton susu segar per tahun, atau setara 18% dari produksi susu segar nasional saat ini. Menteri Pertanian menyebut Indonesia idealnya membutuhkan sekitar 20 peternakan modern berskala serupa untuk mencapai swasembada. Minat investor asing turut masuk, termasuk rencana investasi dari perusahaan Qatar, Baladna, untuk produksi hingga 2 juta ton susu sapi, meski asosiasi peternak mengingatkan bahwa 90% peternak sapi perah lokal berskala mikro dan kecil, sehingga hasil dari investasi besar semacam ini baru bisa terlihat nyata dalam 3-4 tahun ke depan.
Di sisi permintaan, Program MBG menjadi pengganda permintaan yang nyata. Kebutuhan susu untuk MBG 2026 diperkirakan mencapai 4,8 miliar kemasan, sementara kapasitas industri pengolahan nasional baru mampu memenuhi 2,39 miliar kemasan, atau 49,7% dari kebutuhan tersebut. Kementerian Perindustrian merespons dengan program restrukturisasi industri yang memberikan penggantian biaya investasi hingga 35% bagi produk dengan komponen dalam negeri tinggi.
Apakah Target Swasembada Susu Realistis?
Sejumlah faktor membuat target ini ambisius sekaligus rawan meleset. Pertama, laju pertumbuhan produksi historis hanya berkisar 0,65-1% per tahun, sementara kebutuhan, dengan MBG penuh berjalan, diproyeksikan tumbuh berkali lipat menuju 8,5 juta ton pada 2029. Kedua, ketergantungan pada bahan baku impor membuat margin pelaku industri sensitif terhadap fluktuasi nilai tukar Rupiah dan harga komoditas susu dunia. Ketiga, ada risiko kesehatan hewan yang terbukti nyata, yaitu wabah PMK 2022 yang memangkas produksi domestik secara tiba-tiba dan pemulihannya memakan waktu bertahun-tahun, termasuk menekan populasi sapi perah itu sendiri.
Ada juga risiko sosial yang belum sepenuhnya selesai. Kasus susu segar yang dibuang oleh peternak di Boyolali pada November 2024, akibat serapan industri yang tidak menyerap seluruh produksi lokal, memicu wacana kebijakan yang mewajibkan Industri Pengolahan Susu menyerap produksi peternak dalam negeri. Standar mutu bahan baku baru, SNI 3141:2024 tentang Susu Mentah Sapi, juga masih bersifat sukarela, belum wajib, sehingga daya saing susu segar lokal terhadap bahan baku impor bergantung pada implementasi di lapangan, bukan sekadar regulasi di atas kertas.
Kombinasi antara kesenjangan produksi yang persisten, dorongan kebijakan (MBG dan roadmap swasembada), serta konsumsi per kapita yang masih jauh di bawah negara tetangga jelas menciptakan ruang pertumbuhan jangka panjang yang nyata bagi sektor ini, baik di hulu (peternakan modern), midstream (kapasitas pengolahan dan unit pengemasan), maupun hilir (rantai dingin dan distribusi ke luar Jawa). Pertanyaannya, seberapa cepat pelaku usaha dan pemerintah mampu mengonversi kesenjangan struktural ini menjadi kapasitas produksi yang nyata di lapangan?
Disclaimer: Konten dibuat untuk edukasi atau promosi layanan, bukan rekomendasi jual beli Efek tertentu. Setiap risiko dari keputusan investasi yang diambil berdasarkan informasi pada publikasi ini menjadi tanggung jawab masing-masing audiens. Data dilansir dari berbagai sumber. PT KAF Sekuritas Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Komentar