top of page
Cari

Jangan Asal Pinjol & Paylater Kalau Belum Paham Rincian Cicilannya!

  • 4 hari yang lalu
  • 8 menit membaca

Kemudahan mengakses utang lewat ponsel telah mengubah kebiasaan finansial generasi muda Indonesia. Cukup dengan verifikasi KTP dan swafoto, siapa pun bisa mendapatkan limit pinjaman dalam hitungan menit. Kemudahan ini mendorong inklusi keuangan, tetapi juga memunculkan pola ketergantungan baru. Gen Z dan Milenial menjadi kelompok yang paling banyak bersinggungan dengan berbagai instrumen kredit sekaligus.


OJK mencatat outstanding pinjaman Peer-to-Peer (P2P) Lending alias pinjaman online atau daring (pinjol/pindar) mencapai Rp103,73 triliun per Mei 2026, tumbuh 25,60% secara tahunan, dan naik lagi menjadi sekitar Rp105,14 triliun pada Juni 2026 [1][2]. Usia 19–34 tahun tetap mendominasi porsi kredit macet, meski tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) secara agregat industri justru menunjukkan perbaikan—turun dari 4,62% (April 2026) menjadi 4,42% (Mei 2026) dan 4,26% (Juni 2026) [1][2].


Pola serupa terjadi pada skema Buy Now Pay Later (BNPL alias paylater): outstanding mencapai Rp29,3 triliun per April 2026, tumbuh 37,29% secara tahunan [3], dengan partisipasi Milenial 48,27% dan Gen Z 39,94% dari total pengguna [4].


buy now pay later (BNPL)
Sumber Gambar: staffingindustry.com

Dua Skema Utang Paling Populer: Paylater & Pinjol


BNPL atau paylater adalah skema pembiayaan terintegrasi dengan platform belanja, memungkinkan konsumen membeli lebih dulu dan membayar bertahap kemudian. Diatur melalui POJK Nomor 32 Tahun 2025 tentang Beli Sekarang Bayar Nanti, umumnya disalurkan oleh perusahaan pembiayaan atau bank berizin pembiayaan konsumen [5].


Sementara itu, P2P Lending atau pinjol beroperasi berbeda: platform mempertemukan pemberi dana (investor) dengan penerima dana, bukan membiayai langsung. Diatur melalui POJK Nomor 10/POJK.05/2022 dan SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2023 [6], yang menetapkan batas maksimum biaya pendanaan serta mewajibkan analisis kelayakan sebelum disetujui.


Perbedaan mendasarnya: BNPL berada dalam kerangka pembiayaan konsumen yang lebih terstandardisasi, sementara P2P Lending memiliki eksposur risiko lebih tinggi karena melibatkan dana pihak ketiga. OJK mengingatkan kepemilikan multi-akun BNPL maupun kombinasi BNPL dan pinjol dapat meningkatkan eksposur utang secara signifikan [5].


Kemudahan Akses, Kerentanan Literasi


Kombinasi kemudahan akses dan rendahnya kesiapan finansial menjadi faktor utama keterjeratan generasi muda pada kedua instrumen ini. Proses persetujuan berlangsung cepat, tanpa agunan, dan terintegrasi langsung pada aplikasi yang setiap hari diakses.


Generasi muda rentan secara finansial karena gaya hidup yang mengutamakan kesenangan jangka pendek dibanding menabung—pola yang diperkuat budaya YOLO dan FOMO [7]. Alasan utama penggunaan pinjol bukan kebutuhan darurat, melainkan belanja cicilan tanpa kartu kredit [8]; BNPL didominasi produk fesyen dan gawai terkait tren, bukan kebutuhan produktif.


Biaya Pinjol yang Sering Tidak Disadari


Miskonsepsi paling umum yakni total cicilan dianggap cukup dihitung dari “pokok pinjaman dikalikan bunga”. Padahal, bunga sendiri perlu dilihat dari periode dan tenor cicilan, belum lagi kalau ada biaya-biaya tambahan dengan metode perhitungan yang kompleks.


Banyak platform pinjol atau paylater, sebagai kreditur, hanya mencantumkan bunga pada iklannya agar terlihat murah dan terjangkau. Belum lagi jika yang dicantumkan adalah bunga harian atau bulanan, sedangkan tenor pinjaman lazimnya bisa mencapai 6–12 bulan atau bahkan lebih.


Contohnya, seseorang meminjam Rp10 juta dengan bunga flat* 2% selama 12 bulan. Orang tersebut mengira total cicilan yang harus ia bayarkan hanya Rp10 juta ditambah dengan 2%, yakni Rp200 ribu. Kenyataannya, bunga flat yang dicantumkan yakni bunga per bulan, maka total bunga harus dikalikan 12, yaitu Rp2,4 juta.


Tidak sampai di situ, ada beberapa biaya lain yang harus debitur atau peminjam perhatikan, misalnya biaya provisi serta biaya layanan atau administrasi.


Biaya provisi adalah biaya atau imbalan jasa yang dibebankan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam saat dana pinjaman disetujui. Biaya ini dipotong sekali saat proses pencairan, membuat uang tunai yang masuk ke rekening lebih sedikit daripada pokok pinjaman utuh yang harus dikembalikan.


Misalnya, seseorang meminjam Rp10 juta dengan biaya provisi 1,5%, maka nominal yang cair ke rekening hanya Rp9,85 juta, tetapi pokok pinjaman untuk perhitungan bunga dan biaya administrasi tetap Rp10 juta.


Sementara itu, biaya layanan atau administrasi biasanya dibebankan pada setiap cicilan selama masa tenor bersamaan dengan bunga; besarannya bisa bervariasi antarplatform. Batas maksimal biaya keseluruhan mulai dari bunga, biaya provisi, serta biaya layanan atau administrasi, yakni 0,1% per hari untuk pendanaan konsumtif jangka pendek (<1 tahun). Bersama dengan denda keterlambatan, batas maksimal yang bisa dipungut oleh kreditur diatur maksimal 100% dari pokok pinjaman.


*Bunga flat dihitung dari pokok pinjaman awal yang tidak berubah sepanjang tenor meski saldo utang riil terus berkurang, banyak dipakai karena angka bunga terlihat lebih rendah. Berbeda dengan bunga efektif yang dihitung dari saldo pokok yang tersisa tiap periode dan lebih mencerminkan beban riil.

Alternatif Selain Berutang


Membiasakan pembelian tunai menghilangkan seluruh biaya tambahan kredit — bunga, admin, provisi, denda, hingga risiko pencatatan bermasalah di SLIK OJK. Praktik ini dapat dibangun melalui tabungan bertujuan (sinking fund) dengan target jelas serta simulasi kemampuan bayar dengan menabung nominal setara dengan cicilan sebelum membeli.


Sebagai alternatif berutang, dana juga dapat dialokasikan lebih dulu ke instrumen investasi pasar modal— seperti saham blue chip dengan riwayat dividen atau reksa dana sesuai profil risiko—sebelum digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Pendekatan ini membalik arah manfaat finansial: individu memperoleh hasil tambahan dari dividen atau pertumbuhan nilai aset, bukan membayar bunga ke penyelenggara pembiayaan. Perlu diperhatikan: horizon investasi harus sesuai target kebutuhan, dividen tidak bersifat pasti, diversifikasi tetap diperlukan, dan produk investasi harus terdaftar resmi di OJK.


Belajar dari Tetangga: Literasi, Pengangguran, dan Kredit Macet di Empat Negara ASEAN


Keterjeratan utang digital generasi muda bukan cuma soal kemudahan akses, melainkan juga berkelindan dengan tingkat literasi keuangan, kondisi pasar tenaga kerja, dan bagaimana masing-masing otoritas meresponsnya lewat regulasi. Perbandingan Indonesia dengan Singapura, Malaysia, dan Vietnam berikut menunjukkan bahwa faktor-faktor ini saling terkait.


Berikut tabel komparasi literasi keuangan, pengangguran, dan kredit macet di kawasan Asia Tenggara [5–6, 9–25].

Indikator

Indonesia

Singapura

Malaysia

Vietnam

Indeks literasi keuangan

66,46% (SNLIK 2025, OJK–BPS)

55,2% orang dewasa mengaku belum melek finansial; literasi keuangan digital generasi muda (18–35) di bawah ambang OECD (skor <70)

Indeks MYFLIC 59,1 dari skala 100 (2024), naik dari 57,1 pada 2018

Hanya ~36% populasi memahami konsep keuangan dasar; ~70% generasi muda mengaku tak pernah belajar keuangan di sekolah

Tingkat pengangguran umum

4,65% (Mei 2026), turun dari 4,68% (Feb 2026)

2,0% (Q2 2026), stabil 5 kuartal berturut-turut

2,9% (Feb 2026) — terendah sejak November 2014

~2,2% (Q4 2025, data terbaru tersedia)

Tingkat pengangguran muda (15–24 tahun)

16,36% (Februari 2026) — tertinggi di antara seluruh kelompok usia, naik dari tahun sebelumnya

Belum ada rilis triwulanan khusus usia muda 2026; posisi tahunan terakhir 6,78% (2025)

10,1–10,2% (Jan–Feb 2026) — membaik signifikan dari 12,49% (2023)

9,04% (Q4 2025) — tertinggi sejak pencatatan dimulai 2014

Kredit bermasalah terkait pemuda

TWP90 pinjol agregat 4,26% (Juni 2026), membaik dari 4,42% (Mei) dan 4,62% (April); namun usia 19–34 tahun tetap mendominasi porsi kredit macet

Belum dipublikasikan terpisah; eksposur dikelola lewat private credit bureau khusus BNPL

~53.000 debitur muda (<30 tahun) tercatat berutang RM1,9 miliar (setara ~Rp6,7 triliun); 65% klien konseling utang AKPK berusia 28–30 tahun

NPL perbankan keseluruhan 1,8–2,25% (2024–2025); segmen kredit konsumtif tanpa agunan dinilai berisiko lebih tinggi

Regulasi utama

POJK 32/2025 (BNPL); POJK 10/2022 & SEOJK 19/2023 (P2P Lending)

BNPL Code of Conduct — regulasi mandiri industri sejak Oktober 2022 di bawah arahan MAS, bukan undang-undang

Consumer Credit Act 2025, berlaku 1 Maret 2026, diawasi Consumer Credit Commission

Belum ada UU spesifik BNPL; kerangka formal diperkirakan rampung 2025–2026 di bawah Bank Sentral Vietnam (SBV)


Literasi Keuangan Tidak Selalu Berbanding Lurus dengan Kematangan Regulasi


Data di atas menunjukkan pola yang menarik: Indonesia justru mencatatkan indeks literasi keuangan tertinggi secara nominal (66,46%) dibanding tiga negara tetangga, namun tetap menghadapi porsi kredit macet pinjol yang tinggi pada kelompok usia muda. Ini mengindikasikan bahwa literasi keuangan formal—kemampuan memahami konsep dasar keuangan—tidak selalu berbanding lurus dengan perilaku berutang yang sehat, terutama ketika kemudahan akses aplikasi bergerak lebih cepat dibanding kesiapan pengelolaan arus kas generasi muda.


Sebaliknya, Singapura dengan tingkat pengangguran muda terendah (6,78%) dan literasi keuangan digital yang justru dilaporkan berada di bawah standar OECD [15], menempuh jalur mitigasi risiko lewat pembatasan struktural pada sisi penyedia jasa keuangan (limit akumulasi, kewajiban kredit bureau), bukan semata-mata mengandalkan edukasi literasi.


Korelasi antara Pengangguran Muda dan Tekanan Kredit Konsumtif


Indonesia dan Vietnam sama-sama mencatatkan tingkat pengangguran muda yang jauh lebih tinggi dibanding rata-rata nasional, masing-masing 16,36% dan 9,04%, dibanding rata-rata umum 4,65% dan 2,2% [19, 23]. Kesenjangan ini sejalan dengan tekanan konsumtif yang lebih besar pada kelompok usia produktif yang belum sepenuhnya terserap oleh pasar kerja formal, sehingga celah pendapatan kerap ditutup lewat kredit instan alih-alih tabungan.


Malaysia menunjukkan pola serupa lewat data Credit Counselling and Debt Management Agency (AKPK): sekitar 53.000 debitur muda di bawah usia 30 tahun tercatat menanggung utang senilai RM 1,9 miliar, dengan 65% klien konseling utang berusia 28–30 tahun [22]. Menariknya, tingkat pengangguran muda Malaysia justru membaik cukup tajam ke level 10,1–10,2% pada awal 2026 [24], mengindikasikan bahwa tekanan utang pada kelompok muda di Malaysia tidak semata-mata didorong oleh pengangguran, melainkan juga oleh pola konsumsi dan akses kredit yang mudah meski sudah bekerja.


Regulasi: Dari Kode Etik Industri hingga Undang-Undang Formal


Empat negara ini berada pada titik yang berbeda dalam kematangan regulasi BNPL dan pinjaman daring. Indonesia relatif lebih dulu memiliki batas biaya formal lewat POJK 32/2025 (batas 0,1% per hari dan pagu 100% dari pokok pinjaman). Singapura menempuh jalur kode etik industri (self-regulation) di bawah arahan MAS sejak 2022, dengan pembatasan limit akumulatif S$ 2.000 per penyedia sebelum asesmen kredit tambahan diwajibkan [9]. Malaysia baru saja beralih dari kekosongan regulasi formal menuju Consumer Credit Act 2025 yang mewajibkan lisensi dan pemeriksaan kelayakan kredit mulai 2026 [10, 11]. Vietnam berada pada tahap paling awal, masih mengandalkan kerangka fintech yang lebih umum sembari menunggu regulasi BNPL spesifik dari SBV [12].


Perbedaan tahapan regulasi ini penting dicermati karena tidak satu pun dari keempat negara telah menerapkan kombinasi lengkap antara edukasi literasi, pembatasan biaya, credit scoring yang ketat, dan pembatasan limit lintas platform sekaligus—menunjukkan bahwa persoalan utang konsumtif generasi muda di kawasan ASEAN masih menjadi pekerjaan rumah bersama, bukan hanya isu domestik Indonesia semata.


Peluang Industri, Tantangan Individu


Pertumbuhan berbagai instrumen kredit digital mencerminkan dua sisi mata uang berbeda. Bagi industri jasa keuangan, tren ini membuka peluang bisnis pembiayaan konsumen yang terus berkembang. Namun bagi individu, khususnya generasi muda, kemudahan yang sama berpotensi menjadi jebakan apabila tidak diimbangi pemahaman menyeluruh terhadap struktur biaya kredit dan disiplin mengelola kapasitas bayar.


Pertanyaannya kini bukan lagi soal apakah generasi muda akan terus menggunakan instrumen kredit digital, melainkan apakah mereka mampu memahami struktur biayanya secara utuh sebelum menandatangani persetujuan.


Referensi


[4] Generasi Milenial dan Gen Z Dominasi Utang Paylater Mencapai Rp29,59 Triliun, https://www.tempo.co/ekonomi/generasi-milenial-dan-gen-z-dominasi-utang-paylater-mencapai-rp-29-59-triliun-1643128

[11] Malaysia – Consumer Credit Act 2025, https://conventuslaw.com/report/malaysia-consumer-credit-act-2025/

[15] Malaysia National Strategy for Financial Literacy 2026–2030, https://www.fenetwork.my/wp-content/uploads/2025/10/FEN_NS2_ENG_Interactive_FA_LowRes.pdf

[16] Financial Literacy, Attitude, and Behavior: Vietnamese High School Students, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5598771

[17] Indonesia's Labour Market Strengthens, But Youth Unemployment and Gender Pay Gaps Persist, https://hr.asia/asean/indonesias-labour-market-strengthens-but-youth-unemployment-and-gender-pay-gaps-persist/

[18] Unemployment Rates in Southeast Asia, 2025, https://seasia.co/infographic/unemployment-rates-in-southeast-asia-2025

[20] Youth Unemployment Rate for Singapore, World Bank/FRED, https://fred.stlouisfed.org/series/SLUEM1524ZSSGP

[21] Malaysia Youth Unemployment Rate 1991–2025, Macrotrends, https://www.macrotrends.net/global-metrics/countries/mys/myanmar/youth-unemployment-rate

[24] Malaysia Jobless Rate Steady at 2.9% / Youth Unemployment 10.1–10.2%, Trading Economics, https://tradingeconomics.com/malaysia/unemployment-rate/news/540816


Disclaimer: Konten dibuat untuk edukasi atau promosi layanan, bukan rekomendasi jual beli Efek tertentu. Setiap risiko dari keputusan investasi yang diambil dari informasi pada publikasi ini menjadi tanggung jawab masing-masing audiens. PT KAF Sekuritas Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Komentar

KAF Sekuritas Indonesia

Kontak

Treasury Tower Lantai 28, Unit D, District 8, SCBD Lot 28,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-54, Jakarta - 12190, Indonesia

Pelayanan Nasabah:

(+62) 21 5012 3175 ext. 002
(+62) 811 8853 175
cs@kafsekuritas.co.id

  • Instagram
  • TikTok
  • LinkedIn
  • YouTube

Pelaporan:

(+62) 81 1853 185
wbs@kafsekuritas.co.id

Tautan Langsung

Syarat & Ketentuan

Kebijakan Privasi

Saluran Utama:

(+62) 21 50123 175

(+62) 21 50123 185

toko bermain
toko aplikasi
OJK_Logo.png
Logo IDX BEI
Logo KSEI
Logo IDClear KPEI
Logo SIPF
Logo LAPS SJK
Logo Inklusi Keuangan

Copyright 2023 oleh KAF Group

bottom of page