Indonesia Butuh Lebih dari Sekadar Satelit

Setiap kali Indonesia bicara soal antariksa, pembahasan hampir selalu berhenti di landasan peluncuran, roket, dan pertanyaan kapan negara ini punya spaceport sendiri. Padahal, terlepas dari mana satelit itu diluncurkan, nilai ekonomi dan strategisnya justru baru benar-benar terasa setelah satelit itu mengorbit dan datanya mulai dipakai di bumi.

Sumber Gambar: Magnific/wirestock

Menuju Indonesia Emas 2045, kemampuan ini bukan sekadar pelengkap infrastruktur. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 menetapkan delapan misi pembangunan untuk mencapai visi Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan [1].

Satelit dan data geospasial menyentuh setidaknya empat dari delapan misi tersebut sekaligus. Itulah yang membuat sektor ini layak dibahas lebih dalam dari sekadar ambisi peluncuran roket.

Bukan Cuma Soal Roket

Industri antariksa bukan satu kegiatan tunggal. Di hulu ada roket, satelit, dan fasilitas peluncuran seperti yang sudah direncanakan akan dibangun di Biak, Papua. Di tengah ada ground station dan sistem yang menghubungkan satelit dengan bumi. Di hilir, ada layanan yang paling dekat dengan masyarakat seperti internet satelit, navigasi, remote sensing, dan analitik berbasis citra satelit.

Artikel ini akan berhenti sejenak dari soal landasan peluncuran dan masuk ke bagian tengah serta hilir, tempat sebagian besar nilai ekonomi dan kebijakan publik sebenarnya dihasilkan.

Jumlah negara yang memiliki satelit di orbit, 1957–2023. Sumber: oecd.org (2023)

Peluang ini makin terbuka karena akses ke antariksa makin demokratis. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mencatat jumlah satelit operasional di orbit naik dari sekitar 3.300 pada akhir 2020 menjadi lebih dari 6.700 pada 2022, didorong oleh satelit yang lebih kecil dan biaya peluncuran yang terus turun [2].

Startup, universitas, dan perusahaan komersial kini punya lebih banyak ruang untuk ikut masuk ke arena yang dulu eksklusif milik negara besar.

Kebutuhan Satelit yang Datang dari Banyak Sektor

Permintaan terhadap data satelit datang dari banyak arah, dan karakter Indonesia sebagai negara kepulauan membuat kebutuhannya makin nyata. Di sektor telekomunikasi, satelit membantu konektivitas ke wilayah yang sulit dijangkau jaringan darat. SATRIA-1 misalnya mendukung layanan publik seperti sekolah, puskesmas, kantor pemerintahan, sekaligus membantu pengawasan wilayah oleh TNI dan Polri [3].

Di sektor maritim, data satelit membantu pelacakan kapal dan pemantauan illegal fishing. Di sektor pertanian, citra satelit membantu memantau kondisi lahan dan risiko gagal panen. Di sektor kebencanaan, data ini mempercepat pemetaan banjir, longsor, dan kebakaran hutan di wilayah yang sulit dijangkau.

Penerapan satelit untuk sektor maritim. Sumber: mdpi.com (2025)

Kemampuan Melihat Wilayah Sendiri

Data geospasial adalah data berbasis lokasi yang bisa berupa peta, citra satelit, atau informasi spasial tentang apa yang terjadi di suatu wilayah. Tantangannya bukan sekadar menyediakan peta, tetapi membangun kemampuan mengolah citra satelit menjadi informasi yang siap dipakai untuk kebijakan publik maupun keputusan bisnis. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sendiri sudah menekankan pentingnya standardisasi data satelit penginderaan jauh agar daya saing data nasional makin kuat.

China bisa menjadi contoh yang layak dipelajari. Mereka mengembangkan kemampuan remote sensing untuk mendukung pembangunan ekonomi, layanan publik, kepentingan geopolitik, sekaligus modernisasi militer. Pelajarannya bukan bahwa Indonesia harus ikut perlombaan antariksa secara agresif, tetapi bahwa data satelit adalah infrastruktur strategis bagi negara modern mana pun.

Agenda Indonesia Emas 2045

Dari delapan misi pembangunan RPJPN 2025–2045, kemampuan satelit dan data geospasial paling langsung terhubung ke agenda Transformasi Ekonomi yang menargetkan peningkatan iptek, inovasi, serta transformasi digital sebagai penggerak produktivitas nasional [1]. Geospatial analytics dan monitoring as a service adalah contoh konkret industri baru yang lahir dari agenda ini.

Kemampuan yang sama juga masuk ke agenda Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, salah satu dari dua landasan transformasi RPJPN, lewat perannya dalam mempercepat mitigasi bencana dan pemantauan iklim. Sementara itu, konektivitas satelit ke wilayah 3T sejalan dengan agenda Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan yang menjadi salah satu kerangka implementasi transformasi dalam RPJPN.

Data satelit juga punya sifat dual-use, artinya teknologi yang sama bisa dipakai untuk kepentingan sipil maupun untuk mendukung fungsi pertahanan, misalnya kesadaran situasional di wilayah perbatasan dan jalur laut. NATO menyebut bahwa space capabilities mendukung deterrence and defence lewat komunikasi, navigasi, hingga command and control [4]. Sisi ini terhubung ke agenda Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia, meski titik berat pemanfaatannya bagi Indonesia tetap ada pada sisi ekonomi, konektivitas, dan mitigasi bencana, bukan semata-mata soal pertahanan.

Tentu, jalan menuju sana tidak mudah. Tantangannya mencakup besarnya investasi untuk satelit dan infrastruktur data, keterbatasan SDM lintas bidang aerospace, geospatial, dan data science, kebutuhan tata kelola data yang jelas, ketergantungan pada vendor asing, serta risiko dual-use yang perlu diatur secara hati-hati.

Indonesia tidak perlu memulai dari ambisi menjadi negara peluncur roket terbesar. Langkah yang lebih realistis adalah membangun kemampuan untuk menguasai, mengolah, dan memanfaatkan data satelitnya sendiri, sambil menempatkan kemampuan itu secara eksplisit di dalam agenda transformasi yang sudah disusun pemerintah. Menuju 2045, kemampuan membaca wilayah sendiri dari luar angkasa akan menentukan bagaimana sebuah negara memahami wilayahnya, melindungi kepentingannya, dan membangun ekonomi berbasis data.

Referensi

[1] Kementerian PPN/Bappenas - UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045 / Indonesia Emas 2045. https://indonesia2045.go.id

[2] OECD - Space Economy. https://www.oecd.org/en/topics/policy-issues/space-economy.html

[3] Redaksi Indonesia.go.id - SATRIA untuk Internet Sehat di Wilayah 3T. https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8746/satria-untuk-internet-sehat-di-wilayah-3t

[4] NATO - NATO’s Approach to Space. https://www.nato.int/en/what-we-do/deterrence-and-defence/natos-approach-to-space

---

Disclaimer: Konten dibuat untuk edukasi atau promosi layanan, bukan rekomendasi jual beli Efek tertentu. Setiap risiko dari keputusan investasi yang diambil dari informasi pada publikasi ini menjadi tanggung jawab masing-masing audiens. PT KAF Sekuritas Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).